🎉 Dalam Melakukan Pembelaan Yang Harus Diperhatikan Adalah In no event

Foto ShimazakiTulisan ini dipimpin oleh dan dibuat bersama dengan Bapak Anangga W. Roosdiono Ketua BANI Arbitration CentrePersengketaan adalah realitas tidak terelakkan dalam hidup bermasyarakat. Georg Simmel mengatakan bahwa kita harus melihatnya bukan sebagai hal yang berkonotasi negatif. Respons yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan sengketa. Setiap orang yang bersengketa dapat memilih forum apa yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Persoalannya, ketika forum tersebut telah dipilih, tidak semua orang menjalani proses penyelesaian sengketa tersebut dengan iktikad baik. Salah satu variabel dalam proses tersebut yang hendak disoroti adalah pembelaan. Sebuah term yang tampaknya saat ini cenderung berkonotasi yang ideal harus dikaitkan dengan tujuan akhir dari persengketaan yang ideal, yakni sengketa selesai atas dasar kebenaran dan keadilan. Implikasi dari selesainya sengketa secara benar adalah seluruh arah pembelaan dilandasi dengan fakta-fakta yang valid dan objektif, tidak dengan data-data yang palsu. Sementara itu, sebuah penyelesaian sengketa dikatakan adil bilamana setiap pihak menanggung tanggung jawab secara linear proporsional atas tindakan hukum apa yang telah diperbuatnya, bukan justru berusaha untuk menghindar dari tanggung jawab yang seharusnya Indonesia, banyak pasal-pasal, baik itu dari UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengharuskan para pembela untuk menjalankan pembelaan secara das sollen. Dalam sumpahnya, seorang advokat harus memberi jasa hukum yang didasarkan atas keadilan dan kebenaran Pasal 4. Bahkan, dalam Kode Etik Advokat Indonesia, bilamana ada suatu permintaan yang itu bertentangan dengan integritas tersebut, para pembela dapat menolaknya Pasal 3. Dengan kata lain, mendasarkan pembelaan pada kebenaran dan keadilan merupakan etika dasar dari implisit normatif, persoalan etis dalam pembelaan pun juga perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa di arbitrase. Di dalam Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Arbiter, disebutkan beberapa hal terkait dengan bagaimana seorang arbiter harus menjaga etika. Sementara di sisi lainnya, perilaku yang dapat memancing arbiter untuk melanggar etika dapat diinisiasi oleh para pihak yang bersengketa, yang dalam hal ini diwakili oleh para penasihat hukumnya. Untuk menghasilkan penyelesaian sengketa atas dasar kebenaran dan keadilan, di dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase Tahun 2022, dibuat prosedur sedemikian rupa untuk memberi ruang sekecil-kecilnya tingkah laku tidak etis dalam proses penyelesaian sengketa. Persekongkolan dan kolusi adalah hal terlarang dalam proses arbitrase; iktikad baik adalah yang cara berpikir mindset beberapa implikasi dari pembelaan secara das sollen ini. Secara orientasi, pembelaan harus difokuskan kepada selesainya sebuah sengketa, bukan menangnya sebuah sengketa. Secara cara, pembelaan harus didasarkan pada argumentasi-argumentasi kuat yang didasarkan pada data-data yang valid dan objektif, bukan justru pada hal-hal non-argumentatif yang justru melanggar etika dasar dari menjadi teringat dengan beberapa advokat yang perlu diteladani, yaitu Lukman Wiriadinata dan Gouw Giok Siong Sudargo Gautama. Keduanya merupakan panutan yang selalu menekankan aspek kebenaran dan keadilan. Dalam setiap argumentasinya dalam membela kliennya, cara berargumentasi dan apa yang diargumentasikan menjadi pedoman utama keduanya. Bukan justru secara membabi buta keduanya menginginkan kliennya agar menang, tetapi keduanya selalu mengedepankan aspek etis dengan memberikan pengertian kepada para kliennya tentang tanggung jawab mana yang seharusnya dan tidak seharusnya diemban. Logika, data, dan teori hukum selalu menjadi alat utama dalam untuk dicatat, ini semua hanyalah das sollen yang tidak begitu definitif dan tidak memiliki sanksi hukum. Tidak heran, das sein-nya pun mungkin masih dalam proses menuju das dengan masa lalu ketika jurusan hukum banyak dianjurkan oleh para orang tua, sekarang anjuran tersebut berubah menjadi kehati-hatian karena perubahan paradigma tentang pelaksanaan hukum. Pendasaran umumnya adalah kehalalan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas karier hukum, secara khusus yang berkaitan juga dengan pembelaan atau lawyering. Alih-alih membela kebenaran, para pembela dianggap sebagai seseorang yang membela yang membayar. Tidak hanya itu saja, realitas adanya penasihat hukum yang tertangkap melakukan penyuapan semakin mengafirmasi realitas gunung es yang ada di dalam dunia melihat bahwa, dalam realitas pembelaan di Indonesia, adanya misorientasi dalam pembelaan. Alih-alih fokus pada pembelaan yang menekankan pada pembuatan argumentasi yang didasarkan pada data yang valid dan objektif, pembelaan justru dijalankan atas dasar hal-hal nonargumentatif yang pada pokoknya klien mendapatkan kemenangan mutlak. Implikasinya adalah selalu menganggap bahwa dirinya sepenuhnya dalam posisi benar, sehingga muncul perilaku memilih-milih atau memanipulasi fakta, mencari-cari pembenaran atas tindakan yang disadari ada salahnya, bahkan tidak jarang menjelek-jelekkan lawan beracara. Yang lebih bahaya lagi adalah memanfaatkan celah aparat penegak keadilan dengan cara memberikan ini secara otomatis berimplikasi kepada berbagai macam pihak. Kepada hakim atau subjek yang membantu menyelesaikan persengketaan, proses mencari kebenaran menjadi berliku-liku dan cenderung sulit. Satu sama lain biasanya tidak menggunakan sama sekali data-data yang secara objektif benar tetapi tidak menguntungkannya dalam proses penyelesaian. Padahal, sumber utama untuk memutuskan penyelesaian mana yang terbaik dan adil adalah kebenaran yang bentuknya adalah data-data yang valid dan objektif. Alih-alih seharusnya para pihak membantu subjek pembantu tersebut untuk semakin dekat dengan keadilan, tetapi justru membuat arahnya semakin kabur dan bahkan hanya kepada hakim, perilaku ini sebenarnya juga berimplikasi kepada para pihak. Bilamana tidak didasarkan pada orientasi kebenaran, yang terjadi adalah bentuk kezaliman. Bukan hanya itu saja, perilaku tersebut justru memancing pihak lawan untuk juga berbuat hal yang sama. Sebab, keduanya sama-sama ingin menang, dan kemungkinan besar kalah bilamana tidak ikut melakukan perilaku yang sama. Dengan demikian, muara dari perilaku ini adalah kerusakan dari kultur pembelaan. Realitas ini sering dilihat oleh orang awam yang tidak berkecimpung di dunia hukum sebagai alasan untuk mengatakan pekerjaan pembelaan adalah sebuah pekerjaan yang sumber perolehannya “abu-abu” karena tidak mendasarkan pembelaan pada kami sebenarnya cukup menyangsikan pandangan menggeneralisasi tersebut. Memang, persoalan rumitnya adalah apakah pembela mampu menahan kontraksi antara kepentingan dari pihak yang memohonkan pembelaan, yang diiringi dengan insentif jasa, dengan kebenaran dan keadilan dari sengketa yang ditanganinya. Namun, bukan berarti aktivitas pembelaan itu menjadi tergeneralisasi sebagai aktivitas yang tidak bersih dengan para pembela yang tidak memperhatikan aspek etis dalam pembelaan. Orang-orang yang memang membutuhkan bantuan karena telah terzalimi tentu tetap layak untuk dibela. Dalam konteks lain, pembelaan juga harus diberikan agar agar pihak lawan tidak secara semena-mena berperilaku tidak adil kepada klien begitu banyak konteks di mana justru pembela wajib ada dan bernilai pahala. Bukan hanya itu saja, Kami masih banyak melihat realitas pembelaan yang benar-benar menjadi pembela sejati atas dasar kebenaran dan keadilan. Hal yang paling utama adalah bahwa argumentasi, logika, data, dan etika harus selalu dipegang dalam melakukan pembelaan.

B Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan presentasi, kecuali adalah? (1) Purpose (2) Suasana (3) Audiens (4) Metode (5) Materi Jawaban yang benar adalah: B. (2) Suasana. Dilansir dari Ensiklopedia, b. berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan presentasi, kecuali adalah (2) Suasana.

Sistem Peradilan Pidana Anak Peran Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum - ICJR Learning Hub tolongg yaaaaPJOK nih - Gerak Pembelaan Dalam Pencak Silat Gerak Pembelaan Dalam Pencak Silat Dalam melakukan serangan maupun pertahanan, hal pokok yang harus diperhatikan adalah A Tolong di Jawab Dengan Benar FOTO In Saya Kasih Point nya pliss - Sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan adalah B Arah CATAT ! BERIKUT 3 Hal yang harus diperhatikan dalam Pemberhentian Direksi dan Komisaris - My Blog Evaluasi Kegiatan Belajar 4 PDF 3 Teknik Pembelaan dalam Pencak Silat Yang Benar - Jasmani Pedia Sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan adalah B Arah Sistem Peradilan Pidana Anak Peran Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum - ICJR Learning Hub start, teknik jalan cepat, dan - . memasuki garis finish lari jarak pendek adalah . . . . … sikap berdiri, sikap jongkok, sikap pasang, arah, langkah, pembelaan, elakan, tangkisan, - [PDF Document] Pedoman Wasit Juri melakukan serangan maupun pertahanan, hal pokok yang harus - 3 HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM MEMBERHENTIKAN DIREKSI & KOMISARIS – CLF Advokasi PDF ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 KUHP 4 Hal yang Wajib Diperhatikan Advokat Sebelum Terima Klien - Berita Hukumonline Benturan dan Cedera dalam Pencak Silat Halaman all - BOARD MANUAL ketika melakukan elakan bawah, posisi tangan kiri berada di… dan tangan kanan di… ini soal tentang pencak silat Sistem Peradilan Pidana Anak Peran Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum - ICJR Learning Hub ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 KUHP 10 Contoh Surat Kuasa, Cara Buat, Jenis dan Strukturnya Ini Akibatnya Jika Direktur Diberhentikan Melalui RUPS Yang Tidak Sah Menyoal Covid-19 sebagai Peristiwa Force Majeure Dalam Pembelaan Debitur yang Wanprestasi - KlikLegal Sistem Peradilan Pidana Anak Peran Advokat dalam Melakukan Pembelaan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum - ICJR Learning Hub Similarity Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Berhadiah dari Suatu Produk - Unitri Repository 4 Undang-undang Mengenai Perdagangan yang Wajib Diketahui Pebisnis Online - SIRCLO Sebutkan macam-macam pengembangan teknik dan taktik bela serang ! Jawabannya Hotel ?Aston Imperial Bekasi Angkat Bicara Soal Acara Ultah Seleb TikTok Juy Putri Untitled ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 KUHP KONSEP DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN - ppt download AKSES LAYANAN DAN INFORMASI BANTUAN HUKUM BAGI NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG Access to Legal Assistance Services Pencak Silat - Pembelaan merupakan prinsip utama dalam olahraga pencak silat sehingga perlu diberikan kepada siswa atau pesilat untuk melandasi terlebih dahulu. Menurut Agung Nugroho, dalam pembelajaran dan manajemen pencak silat, Kisi Kisi or PDF BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR .addressee dalam laporan pertandingan kekalahan tersebut - [PDF Document] Sikap Dasar Dalam Pencak Silat Disertai Gambar Pencak silat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas ALASAN PEMBENAR TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM RANGKA PEMBELAAN DIRI Studi Putusan Nomor 1/ Sasaran dalam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan adalah B Arah Pembelajaran Dan Manajemen PS BAB IV KEANGGOTAAN SPKEP SPSI JABAR BERTAMBAH - SPSI BEKASI Untitled PENUNTUTAN Dr. SETYO UTOMO,SH., - ppt download dlam melakukan gerakan, baik pada waktu melakukan pembelaan maupun serangan - Usaha Pembelaan Dengan Cara Memindahkan Sasaran Dari Arah - Seputar Usaha Sikap Dasar Dalam Pencak Silat Disertai Gambar IMUNITAS ASET NEGARA DALAM PERJANJIAN ANTARA BUMN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN PIHAK ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI Buku panduan b Sebutkan macam-macam pengembangan teknik dan taktik bela serang ! Jawabannya 7 Hal yang Harus Kamu Perhatikan Saat Melakukan Interview - Golife ANALISIS YURIDIS KEBEBASAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA MENURUT PASAL 49 KUHP Sebutkan macam-macam pengembangan teknik dan taktik bela serang ! Jawabannya tolong ya dijawab yangpilihanganda - Taktik Bertahan dan Menyerang Pencak Silat Istilah-istilah dalam Pencak Silat Halaman all - LBH Jakarta Pencari Keadilan Meningkat Tajam pada 2019 Adu Pintar Tilang Elektronik Mengenal Sumpah yang Wajib Dilakukan Oleh Advokat Sebelum Menjalankan Profesinya yang bisa jawab makash yaaaaa - Apa Saja Macam-Macam Sikap Dasar dalam Pencak Silat Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 – Notary Magazine 7 Hal Yang Harus Diperhatikan Saat Membuat Perjanjian Kerjasama Jadi Tersangka Usai Dianiaya Preman, Ibu-ibu Pedagang Cabai Ini Ungkap Kronologisnya Sanksi Penolak Vaksinasi Covid-19 Sindiran & Pembelaan untuk Jokowi - Kabar24 Uas or x2 Pada waktu berjalan yang harus diperhatikan adalah sikap… a. berdirib. berjalanc. melompat Surat Kuasa Pengertian, Jenis, Unsur, dan Contohnya Surat Kuasa Dalam Beracara di Peradilan Page 1 Modul Perkaderan РВНІ Penulis Syamsuddin Radjab Suryadi Radjab Abdul Hadi Lubis Emil A. Laggut Nimran Abdurrahman O Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2009 ICCO … PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH DALAM PENGGUNAAN BIG DATA OLEH PERBANKAN DI INDONESIA STUDI KOMPARATIF PENGGUNAAN DATA √ Kunci Jawaban PJOK Kelas 9 Halaman 113 114 115 116 Penilaian Pengetahuan Bab 4 Buku Siswa nomor 3 - 7 di gambar8. suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yg berpola - Ada 6 Pertimbangan Yang Harus Dilihat Untuk Memilih Advokat - Kantor Firma Hukum Di Jakarta Law Firm Nugros & Partner - Experience, Integrity And Solution - Litigation and Corporate Lawyer Prinsip dan Hal yang Harus Diperhatikan dalam Olahraga Renang SahabatDikbud,… - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Facebook Buku panduan b Kantor Akuntan Publik Jenis Jasa dan Praktiknya di Indonesia Scanned Image Untitled Teknik Belaan Dalam Pencak Silat MELATIH SIKAP DAN GERAK DASAR PENCAK SILAT BAGI PESILAT PEMULA Oleh Agung Nugroho, Dosen Jurusan Pendidikan Kepelatihan FI Pendapat Kriminolog Soal Pedagang Sayur Dianiaya Preman Namun Jadi Tersangka di Polisi - Halaman all - TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEGIATAN PROSTITUSI DI PASAR KEMBANG YOGYAKARTA SKRIPSI Oleh AYUNDA ANGGRAENI KESUMA NEGARI Usaha pembelaan yang dilakukan dengan menggunakan lengan atau kaki untuk mengenai badan lawan dalam pencak silat dinamakan A Serangan Tokoh Pemuda Desa Bumi Mekar Jaya Anggap Pernyataan Sekdes Hanya Alibi Modul 3 kesiapsiagaan bn final edit des 2017 ANALISIS POTENSI MALADMINISTRASI DALAM KEBIJAKAN PROGRAM KARTU PRAKERJA SKRIPSI Oleh MIFTAH HAKIM FADHOLLAH No. Mahasiswa 1641 Untitled start, teknik jalan cepat, dan - . memasuki garis finish lari jarak pendek adalah . . . . … sikap berdiri, sikap jongkok, sikap pasang, arah, langkah, pembelaan, elakan, tangkisan, - [PDF Document] HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN MENURUT UU NO Kerja Sama dalam Berbagai Bidang Kehidupan Halaman all - Untitled Untitled Scanned Image Pencak silat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas TANGGUNG JAWAB PENGELOLAPARKIR ATAS KERUSAKAN KENDARAAN PADA SAAT DI PARKIR Studi Kerusakan Akibat Kesalahan Pihak Ketiga SKRI Suatuupaya pembelaan yang harus dilakukan dalam pencak silat yaitu.. a. elakan b. sikap kuda kuda c. sikap pasang d. sikap sempurna . kristogircank pembelaan yg dilakukan adalag jawab; a .elakan . 1 votes Thanks 1. More Questions From This User See All. Kanayalintang26 June 2020 | 0 Replies . ^{Web server is down Error code 521 2023-06-14 171548 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d7437aad93b0a74 • Your IP • Performance & security by Cloudflare}

Yangharus diperhatikan dalam melakukan senam lantai. Question from @Melinda2354 - Sekolah Menengah Pertama - Penjaskes. Search. May 2020 2 26 Report. Yang harus diperhatikan dalam melakukan senam lantai . DonnaAulia Yang harus diperhatikan adalah posisi tubuh. 2 votes Thanks 2. silvjppppp Fleksibilitas, atau kelenturan, :) 1 votes Thanks 1

Membela diri juga ternyata ada syaratnya, dan ini dikenal dengan syarat syarat pembelaan diri yang sah menurut hukum. Bukan berarti ketika kita memiliki ilmu diri yang hebat, kita tetap tidak bisa menggunakannya. Tetapi tahu batasan agar tidak kelebihan dan satu hal yang normal ketika dihadapkan dengan tindak kejahatan, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membela diri dan lepas dari kejahatan itu. Malah tidak normal jika kita tidak melawan dan melindungi harta milik kita yang sedang bukan soal harta, terkadang diri kita sendiri adalah yang diincar sehingga tidak salah jika ada yang mengatakan kalau ilmu bela diri itu sangat penting. Tetapi, meskipun kita memiliki ilmu bela diri yang baik, kita tetap tidak diizinkan untuk bertindak batasan batasan pembelaan diri, mulai dari serangan yang kita lakukan, atau malah balas dendam. Banyak contoh yang bisa kita lihat yang mana orang yang membela diri dijerat hukum. Jadi, kita harus tahu dulu apa makna sebenarnya dari bela diri dan mulai membahas soal syaratnya, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya makna dari bela diri. Singkatnya, ini adalah aksi yang kita lakukan untuk bisa selamat dari tindakan yang bisa membuat kita celaka. Itu bisa dengan melawan atau melakukan serangan disini bisa diartikan sebagai terbebas atau tidak menjadi korban. Dalam beberapa kasus, orang yang membela diri bisa selamat, dan sayangnya, ada juga yang tidak cukup kuat atau tidak berhasil melawan. Dan paling parah, ada pembunuhan karena pembelaan seperti itu memang sulit dielakkan karena jika kita menggunakan “kacamata” korban, pasti kita tidak ingin celaka. Mengenai hal ini, bela diri tidak lepas dari kejahatan. Saat ada kejahatan, sudah menjadi satu-satunya respon yang benar untuk melawan ancaman hanya sampai disitu, hanya untuk menghindari kerugian akibat tindakan yang akan dilakukan oleh pelaku. Jika lebih, itu sudah melawan syarat syarat pembelaan diri yang sah. Kondisi respon dan refleks itu bukan lagi ancaman jika kita yang berlebihan ke jika sudah berlebihan, tidak lagi penting untuk pengadil tahu siapa yang melakukan duluan, siapa yang menyerang duluan, siapa yang memberi ancaman duluan. Itu bukan lagi menjadi poin utama. Karena setelah berlebihan, arti bela diri itu sudah tidak lagi kasus ini juga, pelaku kejahatan tersebut bisa menuntut balik. Bela diri memang bagian dalam Hak Asasi Manusia dan Hukum Humaniter juga melegalkan tindakan bela diri. Tetapi jika sampai pelaku merasa berlebihan dan melaporkan korban, maka akan Syarat Pembelaan Diri yang SahSetelah mengetahui sampai mana batasan dan definisi dari membela diri yang sah, maka kini kami akan membahas lebih mendalam lagi soal syarat ketika melakukan pembelaan diri. Dan ini juga agar tidak ada hukuman yang bakal dijerat ke Anda jika melakukan bela yang pertama ini adalah, pembelaan diri harus dilakukan seketika kejadian terjadi. Misalnya Anda menjadi korban pencurian, dan saat itu tidak ada perlawanan. Tetapi saat beberapa hari, Anda menemui pencuri tersebut dan melakukan serangan dari situ dapat disimpulkan kalau telah menyalahi aturan hukum membela diri dari ancaman. Itu akan dikaitkan ke pengadil sebagai tindakan balas dendam. Bahkan lebih parah lagi, jika sudah balas dendam, Anda melakukan serangan brutal hingga ada seperti ini sangat sering terjadi, saat korban merasa sangat dirugikan dan emosi, maka hal seperti ini bisa saja mereka lakukan. Padahal bela diri hanya boleh dilakukan dalam tahap yang wajar. Sebisa mungkin hanya efek jera, bukan menjadi pembuat mereka memang pastinya akan sangat geram saat melihat pelaku kejahatan bertindak bebas. Tetapi itu serahkan lagi saja ke kepolisian. Laporkan dan berikan juga barang bukti yang bisa membuat pelaku dipenjara. Ini akan menjadi solusi yang paling masuk akal. Pelaku kejahatan dan tindakan yang mereka lakukan memang sangat merugikan dan harus kita hindari. Dalam kasus tertentu, pelaku kejahatan yang mengancam kita dapat kita lawan hingga pergi. Tetapi pastikan tidak menyalahi syarat syarat pembelaan diri yang informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.

Belanegara bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas diri sendiri, keluarga, berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga. “Intinya bela negara adalah mencintai negeri ini. Untuk mencintai, pertama harus memahami lebih dulu, dari situlah akan muncul rasa mencintai. Kalau mencintai, pasti akan membela mati-matian.

KEJADIAN seseorang yang menjadi korban suatu tindak pidana melakukan perlawanan terhadap pelaku kejahatan, sangat mungkin terjadi. Bahkan terdapat terminologi hukum pidana yang khusus tentang hal tersebut, yaitu noodweer pembelaan diri terpaksa dan noodweer excess pembelaan diri terpaksa lampau batas. Syarat dilakukannya pembelaan diri terpaksa ini, meliputi perbuatan pembelaan diri dilakukan karena adanya serangan yang seketika saat serangan tersebut terjadi. Tidak ada pilihan lain dari si korban kecuali melakukan perlawanan untuk membela keselamatan badan dan atau barang milik sendiri atau orang lain. Yang perlu diperhatikan adalah harus seimbang antara perlawanan dan serangan. Dalam hukum pidana, pembelaan diri terpaksa dilakukan dengan niat menghilangkan ancaman pada dirinya atau orang lain. Itu karena pembelaan dari ancaman kejahatan ini merupakan hak korban, maka sifat melawan hukum dari pembelaan tersebut dihapuskan. Ini dikenal sebagai alasan pembenar. Sedangkan dalam noodweer exces, pembelaan yang dilakukan tetap dilakukan meskipun ancaman telah hilang. Pembelaan diri yang berlebihan tersebut melawan hukum namun karena adanya keguncangan jiwa yang hebat hevige gemoedsbeweging perbuatannya tidak dapat dipidana. Ini dikenal sebagai alasan pemaaf. Keduanya termasuk dalam dasar penghapus pidana, sebagaimana Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP jelas mengatur bahwa pembelaan diri terpaksa dan pembelaan diri terpaksa lampau batas, tidak dipidana. Telah jelas pengaturan KUHP mengenai hal tersebut. Selanjutnya bagaimana implementasi dari ketentuan itu, tidak terlepas dari proses hukum yang harus dilalui dalam penanganan kasus oleh aparat hukum. Sebagaimana diketahui, proses penanganan hukum pidana dimulai dari prosedur penyelidikan dan penyidikan yang menjadi wewenang Polri. Dilanjutkan dengan prapenuntutan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan proses persidangan di pengadilan negeri. Ketiga institusi penegakan hukum ini berbagi wewenang, artinya setiap tahap memiliki perannya masing-masing. Perlu diingat, suatu peristiwa merupakan tindak pidana jika memenuhi syarat terjadinya suatu tindak pidana yaitu adanya subjek pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan yang dilarang oleh UU, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Sehingga apakah suatu peristiwa dianggap sebagai tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur tersebut, dan sebelum seseorang dianggap atau diduga sebagai pelaku tersangka, peristiwa yang terjadi tersebut sudah harus dipastikan adalah suatu tindak pidana. Pada tahap penyelidikan, Pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP mengatur, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jika sudah dianggap memenuhi unsur tindak pidana, proses dilanjutkan ke proses penyidikan. Sebagaimana Pasal 1 ayat 2 KUHAP mengatur, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari dua ketentuan ini terlihat sejauh mana porsi wewenang Polri selaku penyelidik maupun selaku penyidik dalam penanganan suatu perkara pidana. Melihat pada dua ketentuan tersebut, terdapat kesan penentuan apakah suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan, hanya ada pada tahap penyelidikan. Sedangkan pada tahap penyidikan tinggal dilakukan pengumpulan bukti terkait suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Wewenang Pada kenyataannya, penyidik pada tahap penyidikan masih memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu kejadian merupakan tindak pidana atau bukan. Hal ini dapat terlihat pada pengaturan Pasal 109 ayat 2 KUHAP, dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, ….dst. Artinya, walaupun pada tahap penyelidikan sudah diyatakan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam perkara yang diperiksa, tetapi dalam tahap penyidikan, penyidik punya wewenang untuk menyatakan tidak terpenuhinya unsur pidana/bukan merupakan tindak pidana, berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan. Selanjutnya, ketika sudah diyakini dari hasil penyidikan bahwa unsur tindak pidana sudah terpenuhi, barulah penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku, menjadi tersangka. Pengertian tersangka diatur pada KUHAP Pasal 1 ayat 14; tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang apakah bukti permulaan yang cukup tersebut. Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Dari alur tersebut, jelaslah bahwa terlebih dahulu suatu peristiwa tindak pidana harus telah ditetapkan benar terjadi, baru ditetapkan tersangkanya. Alasan penghentian penyidikan karena peristiwa yang dipersangkakan bukan peristiwa pidana, jika sudah menetapkan seseorang sebagai tersangka, juga menunjukkan ketidakhati-hatian atau tidak profesionalnya penyidik Polri. Itu karena seseorang hanya dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, dan dalam proses penyidikan yang sama itu pula mengemuka fakta-fakta secara keseluruhan termasuk latar belakang dilakukannya tindak pidana, yang membuat penyidik Polri mencabut status tersangka yang sudah ditetapkan serta menghentikan penyidikan. Dengan demikian, sebaiknya penyidik Polri lebih bijak dan tidak perlu terburu-buru menetapkan status tersangka seseorang. Terlebih kemudian mencabut status tersebut pada proses yang sama, yaitu penyidikan. Latar belakang Pada kasus pembelaan diri terpaksa, jika terdapat orang yang kehilangan nyawa akibat pembelaan diri yang dilakukan oleh orang lain, lalu terdapat barang bukti serta kesesuaian fakta bahwa kehilangan nyawa tersebut disebabkan oleh orang yang membela diri, pada dasarnya telah terpenuhi bukti permulaan yang cukup. Hal itu menjadikan orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian penetapan seseorang sebagai tersangka, harus mempertimbangkan banyak faktor. Tentunya hal itu bukan sekadar melihat terpenuhinya unsur-unsur suatu tindak pidana, melainkan juga telah melihat apakah latar belakang suatu tindak pidana itu dilakukan oleh pelaku. Salah satunya, terkait adakah terpenuhi unsur-unsur yang menjadi alasan pemaaf atau alasan pembenar dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut, karena keduanya memiliki konsekuensi hapusnya pidana. Pasal 49 ayat 1 KUHP mengatur; tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pasal 49 ayat 1 KUHP 2 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Kasus begal Sebagai contoh dapat dilihat kasus korban begal di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Korban melakukan perlawanan terhadap empat pelaku begal yang menyerang dirinya. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan atas para pelaku begal tersebut. Hal ini menuai banyak kecaman karena masyarakat menilai bahwa korban begal tersebut harus menanggung dua kali petaka. Yang pertama, dengan terjadinya begal pada dirinya. Kedua, dengan dijadikan sebagai tersangka oleh penyidik ketika pembelaan diri yang dilakukannya mengakibatkan kematian pelaku begal. Pada kasus tersebut, korban seorang diri melakukan pembelaan diri terpaksa karena diserang empat begal yang mengancam diri dan harta bendanya. Tentu saja si korban mengalami keguncangan jiwa yang sangat hebat, dan melakukan perlawanan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dua pelaku begal. Kondisi korban begal tersebut harus dipertimbangkan oleh penyidik, apakah dapat memenuhi alasan pemaaf sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Atau dianggap tidak memenuhi alasan pemaaf, sehingga pelaku harus menanggung pidana atas perbuatannya. Penyidik harus melihat peristiwa sebagai satu kesatuan yang bulat, yang mana terdapat fakta terpenuhinya tindak pidana hilangnya nyawa orang karena perbuatan orang lain, dan apakah terdapat fakta terpenuhinya alasan pemaaf atas tindakan menghilangkan nyawa tersebut. Dengan demikian, penentuan status tersangka seharusnya telah mempertimbangkan semua faktor terkait, karena ketika terpenuhi alasan pemaaf atau alasan pembenar, hapuslah pidana bagi pelaku. Dengan begitu tidak ada urgensi penetapan tersangka bagi pelaku, karena perbuatan pelaku tidak dapat dihukum walaupun memenuhi unsur tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dan penentuan tersangka di tahap penyidikan, dilakukan setelah proses pemeriksaan dan dilanjutkan dengan mekanisme yang disebut gelar perkara. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai kegiatan penyampaian penjelasan tentang proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik kepada peserta gelar, dan dilanjutkan diskusi kelompok untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan gelar perkara mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta dihadirkannya ahli, sehingga kajian tentang ada/tidaknya tindak pidana dan apakah seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dapat dilakukan secara menyeluruh. Perlu diingat, penetapan status seseorang sebagai tersangka, memiliki konsekuensi lebih lanjut, baik terhadap orang yang ditetapkan sebagai tersangka termasuk keluarganya, masyarakat, dan kelanjutan proses itu sendiri. Walaupun secara teori seseorang harus dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan bersalah atasnya, yang berkekuatan hukum tetap presumption of innocent, tidak dapat dihindari dampak psikologis bagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentu saja dia akan merasa sangat ketakutan dan merasa tidak terlindungi hak-hak dan keadilan bagi dirinya. Terutama jika ia melakukan tindak pidana itu akibat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat dia hindari. Belum lagi melihat pada kemungkinan bahwa penyidik Polri memiliki wewenang untuk meletakkan seorang tersangka dalam tahanan, yang tentu berakibat terampasnya kebebasan dari tersangka. Sangatlah bijaksana jika semua tindakan penentuan status hukum yang terkait dengan nasib seseorang, dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan. Penyidik Polri sebaik mungkin tidak meletakkan beban pembuktian pada proses selanjutnya pra penuntutan oleh Kejaksaan dan proses di pengadilan untuk menentukan kesalahan seseorang beserta faktor-faktor terkaitnya. Meskipun tidak tertutup kemungkinan penyidik Polri melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, teliti, dan menetapkan seseorang sebagai tersangka untuk selanjutnya melimpahkan perkara ke tahap berikut, ternyata pada akhirnya ditemukan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pasal 191 ayat 2 KUHAP Bagian keempat Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa mengatur jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Ini adalah filter selanjutnya, untuk memastikan hanya pelaku kejahatan yang memang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana memperoleh hukuman sesuai hukum yang berlaku. Namun demikian pemeriksaan pada tahap penyidikan seharusnya telah dilakukan dengan benar, lengkap dan penuh pertimbangan, kecuali terdapat pertimbangan lain dari hakim. Di samping itu, tindakan penyidik Polri terkait penetapan tindak pidana dan penetapan status tersangka, seharusnya didasarkan pada fakta yang terjadi, bukan alasan selain dari pada fakta itu sendiri. Setiap orang, termasuk di dalamnya korban, saksi, bahkan pelaku tindak pidana adalah sama di muka hukum dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Tugas aparat hukum dalam setiap prosesnya, memastikan hukum yang berlaku dijalankan sebagaimana mestinya.

Wasiatadalah pernyataan untuk melaksanakan sesuai setelah ia wafat. Besaran wasiat yang diperbolehkan dalam Islam adalah maksimal 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan. Tiga kewajiban di atas dilakukan secara berurutan. Tidak boleh ahli waris membagikan harta warisan sampai dengan tiga kewajiban selesai dilakukan. Wallahu alam.

- Wujud dari bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan, persatuan bangsa, keutuhan wilayah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Siapa saja yang harus ikut dalam bela negara? Semua warga negara harus ikut serta dalam bela ini sesuai dengan amanat Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945 bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara". Makna yang terkandung dalam Pasal ini adalah Setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai kemampuan dan profesi masing-masing. Baca juga Mahasiswa, Ini Pentingnya Bela Negara dan Nilai-nilai Pancasila Selain itu, dijelaskan pula dalam pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Peran aktif warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar militer secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI, dan pengabdian sesuai bela negara dalam mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wiayah memiliki sejumlah komponen, yaitu Komponen Utama TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Komponen Cadangan Warga negara, sumber daya alam, sarana prasarana nasional. Komponen Pendukung Militer polisi, brimob, satpol pp, satpam, tenaga ahli sumber daya manusia sesuai keahlian, industri, sumber daya alam, sumber daya manusia. Kesadaran akan bela negara perlu ditumbuhkan terus menerus melalui proses pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah guna menumbuhkan cinta tanah air dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Baca juga Upaya Pelajar untuk Bela Negara Upaya bela negara tidak hanya dalam bentuk fisik atau terjun ke medan perang. Bela negara dapat diwujudkan melalui kehidupan sehari-hari, di antaranya yaitu Menciptakan kedamaian dalam keuarga yang harmonis. Menerapkan sadar hukum dalam segala aspek kehidupan. Memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu kepentingan banyak orang. Berprestasi di sekolah. Menghormati hak-hak orang lain. Menjaga toleransi antar umat beragama. Membayar pajak tepat waktu. Referensi Armawi, Armaidy. 2019. Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Sosial. Yogyakarta Gadjah Mada University Press Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Jawabannyaadalah : D. Menentukan masalah Yuk, simak pembahasan berikut ! Penelitian sosial merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara analitis dan metodologis dalam mengkaji berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam melakukan penelitian sosial terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan.

11+ Tips Dasar Dalam Mewujudkan Pembelaan Dan Serangan Adalah Terkini. Dasar dalam mewujudkan pembelaan dan serangan adalah pembentukan. Sasaran dalam melakukan gerakan, baik saat melakukan pembelaan maupun saat serangan disebut / dinamakan dengan b arah. Sebab, saat kita melakukan gerakan seperti memukul,. Gerak pembelaan dalam pencak silat Dasar dalam mewujudkam pembelaan dan serangan penc. Langkah adalah suatu hal yang sangat penting dalam permainan pencak silat. Pola gerak langkah dalam pencak silat berfungsi sebagai dasar rujukan untuk berdiri berpengaruh, dasar untuk pembelaan dan serangan, serta dasar menempatkan posisi yang. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara indonesia. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Dalam Mewujudkan Pembelaan Dan Serangan Pembelaan Dalam Pencak Silat Kata Bijake — September 10, Akan Membahas Soal Selanjutnya Dasar Dalam Mewujudkan Pembelaan Dan Serangan dari 11+ Tips Dasar Dalam Mewujudkan Pembelaan Dan Serangan Adalah Terkini. Sasaran dalam melakukan gerakan, baik saat melakukan pembelaan maupun saat serangan disebut / dinamakan dengan b arah. Post a comment for dasar dalam mewujudkan pembelaan dan. Dasar dalam mewujudkan pembelaan dan serangan adalah. Penjasorkes Kata Bijake — September 10, 2021. Dasar dalam mewujudkan pembelaan dan serangan penc. Kita Akan Membahas Soal Selanjutnya Dasar Dalam Mewujudkan Pembelaan Dan Serangan Adalah. Dasar dalam mewujudkan pembelaan dan serangan. Pembentukan gerakan adalah dasar yang dilakukan dalam mewujudkan pembelaan dan juga serangan terhadap pihak lawan.

Berikutbeberapa hal yang patut diperhatikan startup dalam proses fase pendanaan seperti yang disampaikan FX Iwan. 1. Jangan terpaku pada persentase kepemilikan. Memiliki persentase terbesar kepemilikan perusahaan tentu menjadi cita–cita sebagian besar para founder startup. Namun, sebagai perusahaan rintisan pasti memerlukan dukungan pihak

Pentatonik itu berasal dari kata penta5 dan tonicnada. Tangga nada pentatonik ini dibentuk dengan mengurangkan nada ke-4 dan ke-7 dari struktur oktaf 8 nada diatonis - intermediate. Tangga nada diatonis merupakan suatu hal fundamental dalam western music, mulai dari musik klasik hingga heavy metal memakai tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis didefinisikan sebagai 7 buah not yang terdiri dari 5 buah not berjarak penuh whole step dan 2 buah not berjarak setengah half step/semitone A. Tangga nada diatonisTangga nada diatonis terdiri dari tujuh buah nada yang berjarak satu dan setengah nada. Tangga nada ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor berkesan bahagia dan bersemangat. Tangga nada minor terkesan sedih dan kurang Tangga nada pentatonisTangga nada pentatonis hanya terdiri dari lima nada pokok penta = lima; tone = nada. Nada-nada dalam tangga nada pentatonis tidak dilihat berdasarkan jarak nada, tetapi berdasarkan urutannya dalam tangga nada. Musik nusantara memiliki istilah sendiri untuk nada dan tangga nada pentatonis ini, terutama untuk seni karawitan Jawa dan nada pentatonis sendiri terbagi lagi atas dua tangga nada, yaitu pelog dan slendro. Masing-masing jenis tangga nada pentatonis ini mempunyai susunan jarak nada yang tonalitas pelog dan slendro terdengar jelas bila dipakai dalam musik. Tangga nada pentatonis pelog akan memberikan perasaan tenang, hormat, dan memuja. Sedangkan tangga nada slendro bersifat gembira, bersemangat, dan terkadang anda dengarkan, lagu-lagu dari daerah Indonesia bagian Timur banyak menggunakan tangga nada diatonis. Sedangkan lagu-lagu di daerah Jawa dan Bali banyak yang memakai sistem tangga nada pentatonis. Malah ada yang memiliki nama jenisnya sendiri, seperti slendro, pelog, madenda, mandalung, mataraman, dan kobongan. Terdapat4 hal yang harus dibela dalam hal pembelaan negara Indonesia. Pertama adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Persatuan dan kesatuan Bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah Indonesia serta yuridiksi Nasionalnya. Tujuan dari bela negara yang ketiga adalah agar setiap warga bisa melakukan yang terbaik untuk Connection timed out Error code 522 2023-06-14 171619 UTC What happened? The initial connection between Cloudflare's network and the origin web server timed out. As a result, the web page can not be displayed. What can I do? If you're a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you're the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not completing requests. An Error 522 means that the request was able to connect to your web server, but that the request didn't finish. The most likely cause is that something on your server is hogging resources. Additional troubleshooting information here. Cloudflare Ray ID 7d7437aad8180e4c • Your IP • Performance & security by Cloudflare .

ai9s77r0wd.pages.dev/611

ai9s77r0wd.pages.dev/392

ai9s77r0wd.pages.dev/183

ai9s77r0wd.pages.dev/496

ai9s77r0wd.pages.dev/887

ai9s77r0wd.pages.dev/884

ai9s77r0wd.pages.dev/510

ai9s77r0wd.pages.dev/219

ai9s77r0wd.pages.dev/208

ai9s77r0wd.pages.dev/969

ai9s77r0wd.pages.dev/92

ai9s77r0wd.pages.dev/459

ai9s77r0wd.pages.dev/573

ai9s77r0wd.pages.dev/169

ai9s77r0wd.pages.dev/622

dalam melakukan pembelaan yang harus diperhatikan adalah